Rahasiagadis.com – Presiden Jokowi akan membuat aturan soal perpajakan film di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim mengadakan pertemuan dengan para insan film Tanah Air di Kementerian BUMN.
Ia mengatakan harga tiket bioskop akan dibuat sama di seluruh Indonesia yang tujuannya agar negara berpihak pada industri film nasional.
"Kita sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film untuk di seluruh daerah. Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah," kata Erick.
Pajak film tersebut akan disamakan dan nantinya uang dari pajak tiket film akan dikumpulkan di Perum Produksi Film Negara atau PFN yang merupakan bagian dari BUMN di bidang perfilman Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024, Simak Persyaratan dan Caranya!
Erick juga mengatakan bahwa, kebijakan aturan ini harus ada peraturan yang memayungi ekosistem perfilman di Indonesia dari segi perpajakan, perizinan dan pendanaan.
Peraturan tersebut seperti Peraturan Presiden (Pepres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem film tanah air.
Saat ini pun jumlah film yang tayang di bioskop telah didominasi sekitar 64 persen oleh film nasional.
Maka itu, Erick menyampaikan bahwa harus menjaga kuantitas dan kualitasnya agar film-film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Untuk melakukan itu dibutuhkan peran dari Perusahaan Film Negara (PFN) untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.
Sebelum gagasan ini muncul, pajak menonton bioskop sudah masuk ke dalam kriteria pajak hiburan.
Baca Juga: Sinopsis Film Srimulat Hidup Memang Komedi, Sudah Tayang di Bioskop